Warga Simalungun Tolak Bangunan Tower SUTET

0
317
Aksi warga menolak tower SUTET

Manurat.com  | Warga Nagori Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun menolak berdirinya Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gardu Induk Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah mereka.

“Pokoknya, masyarakat tetap menolak pendirian Sutet itu. Selain berbahaya kepada kesehatan karena berada di lingkungan pemukiman, pihak PLN melalui pelaksana kegiatan tidak pernah melakukan sosialisasi dengan baik. Artinya, orang yang ditanya hanya tertentu saja,” kata Sinaga yang rumahnya tak jauh dari lokasi pendirian Sutet, Minggu (16/10).

Sinaga bilang, penolakan warga sudah menjadi harga mati. Apalagi, warga berkali-kali melakukan aksi penolakan.

Seperti, Sabtu (15/10) kemarin, puluhan warga  didampingi beberapa organisasi mahasiswa seperti GMKI, GMNI dan PMKRI menggelar unjuk rasa di pintu gerbang kompleks Cadika Satu.

Saat berlangsung unjuk rasa di sekitar lokasi berdirinya Tower SUTET massa melakukan penyegelan dan memasang spanduk menyatakan penolakan keras atas berdirinya Tower SUTET di lokasi tersebut.

Sedikitnya 20 warga sekitar ikut serta melakukan penyegelan. Selain itu, warga juga menempelkan puluhan spanduk dan poster di tower yang sudah mulai berdiri. Tulisannya antara lain, “pindahkan tower ini karena mengancam warga”.

Pada kesemoatan itu, warga  Simalungun Permai membacakan pernyataan sikap  bahwa salah satu tower SUTET, disebutkan PT PLN belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Disebutkan juga beberapa surat yang diterbitkan PLN, terindikasi tidak benar.

Antar lain, surat PT PLN No. 094/131/UIP RING SUM 1/2013 butir pertama tidak benar adanya. Kemudian, surat PT PLN No. 094/131/UIP RING SUM 1/2013 butir ketiga tentang jarak, tidak relevan dengan surat masyarakat Dolok Marlawan tanggal 1 Mei 2012 kepada Presiden Republik Indonesia.

Sementara,  berdasarkan hasil Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun yang dituangkan dalam Berita Acara No. 16/Kom. IIII. DPRD. SIM/VI/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Simalungun menyatakan, PLN Unit Pembangunan Jaringan II belum dapat memberikan dokumen tentang pemberian hibah maupun rekomendasi perizinan dari pihak pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pihak PLN juga belum memberitahukan secara tertulis atau resmi terkait AMDAL untuk pembangunan jalur transmisi SUTET tersebut, sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

Menyikapi persoalan tersebut salah seorang warga, Asmaida Damanik mengatakan, keberadaan tower SUTET itu sangat menggangu kenyamanan, dan meresahkan warga sekitar.

“Kami punya hak untuk bebas hidup dari ancaman  keselamatan dan kesehatan. Stop pembangunan yang bersifat pembodohan!” ucapnya.

Asmaida menambahkan, warga akan kembali menyusun strategi perlawanan berikutnya untuk menolak keberadaan tower SUTET itu.

“Yang pasti, perlawanan dan penolakan tower bukan hanya sekedar penyegelan saja. Dalam waktu dekat warga bersama mahasiswa bakal melakukan perlawanan menolak keberadaan tower SUTET itu,” tegasnya. (m-01)

 

LEAVE A REPLY