Politik Raja dalam Pilgub 2018

0
70

Oleh: Tigor Munthe

Pilgub Sumut baru akan digelar 2018 mendatang. Namun dinamika proses pemilihan orang nomor satu di Sumut itu sudah mulai terasa denyut politiknya, tak cuma di kalangan elite partai politik tetapi juga kelompok masyarakat yang mahfum politik.

Paling seru adalah munculnya sejumlah figur yang berniat maju dalam kontestasi lima tahunan itu. Para figur ini mulai bergerak dengan cara yang berbeda, tentu mengandalkan apa saja yang sementara ini bisa dilakukan.

Ada tiga hal yang lazim mereka lakukan, yakni menyiapkan logistik politik, menjalin komunikasi politik dan membentuk opini publik politik.

Langkah pertama berupa penyiapan logistik politik atau biaya yang dibutuhkan untuk masuk dalam ring politik, pra dan on kontestasi. Tentu sudah ada hitung-hitung dan oret-oret di atas kertas, berapa besaran biaya yang dibutuhkan.

Hitungannya tentu harus rasional, masuk akal kepada kemampuan internal dan masuk akal kepada realitas eksternal. Harus sudah selesai hitungan misalnya, dalam sekian bulan, dana yang dibutuhkan sekian banyak untuk kerja-kerja menjalin komunikasi politik dan membentuk opini publik politik.

Langkah kedua berupa membangun komunikasi politik, tak hanya kepada para elite partai politik yang di pusat sampai ke level paling bawah. Kalau ke elite partai politik tentu dalam konteks harapan bisa diusung partai politik bersangkutan menjadi calon kelak.

Di luar partai politik, seorang figur yang hendak bertarung dalam politik pilkada, juga mutlak membangun komunikasi politik dengan ragam kelompok masyarakat, baik kelompok suku maupun agama, atau kelompok apa pun yang ada di tengah masyarakat. Konon komunikasi ini juga berpeluang maju lewat opsi jalur independen selain tentu sebagai basis calon pemilih.

Langkah terakhir yang patut dilakukan seorang figur adalah dengan membentuk opini publik, membentuk citra figur di tengah elite partai politik dan semua kalangan yang ada di tengah masyarakat, melalui media massa plus media sosial yang kini sedang trend, baik facebook, twitter, instagram dan lain ragamnya.

Kembali kepada Pilgub Sumut 2018 tadi, figur yang melakukan langkah kedua dan ketiga, sudah pada muncul. Tanpa menyebut nama dulu, beberapa nama yang berkiprah di level nasional, baik di ruang politik, hukum dan militer, terlihat begitu kasat mata turun gunung.

Hanya saja, kerap kalkulasi politik dan ambisi politik yang dibawa para figur tadi tampak masih mentah atau belum menghitung secara benar dan tepat. Mereka masih pada fase, yang penting masuk arena dulu. Soal nanti bisa lolos sebagai calon bahkan menang dalam ajang kontestasi, cuma sebuah asa tak berlandas kalkulasi menukik.

Sejumlah figur Batak sudah mengangkat tangan menyatakan ikut atau akan ikut dalam pasar politik Pilgub Sumut 2018. Tak tanggung, lebih dari dua nama sudah terang-terangan menyatakan diri, meski belum secara utuh menggunakan langkah dua dan tiga di atas.

Seorang pengamat politik di Sumatera Utara, Kristian Silitonga yang merupakan Ketua Studi Otonomi Demokrasi dan Politik (Sopo) menyebut, jika para figur Batak ini bersikukuh maju dalam bursa Pilgub Sumut 2018, maka itu adalah bagian dari sikap politik “raja” yang memang sudah mendarah daging dalam diri orang Batak.

Dia sedikit menarik garis historis ke belakang, betapa orang Batak sulit menjadi raja dalam konteks “harajaon” yang memiliki kekuasaan dan wilayah. Karena semua orang Batak, adalah raja. Hanya saja raja dalam konteks budaya, bukan konteks raja seperti di Jawa, raja yang memilki kekuasaan, wilayah dan rakyat yang dipimpin.
Dan itu merupakan kultur atau budaya yang sepertinya melekat dalam diri orang Batak, dan sekali lagi semua adalah raja.

Tak heran, dalam politik modern saat ini, betapa sulit orang Batak memenangkan pertarungan meraih kekuasaan sebagai raja yang memerintah dan memiliki wilayah, karena di saat seseorang akan mencoba meraih kekuasaan itu, maka muncul ego raja-raja lain.

“Boasa ibana, au pe boi do. Kenapa dia saja, aku juga bisanya,” kata Kristian di awal September 2016 lalu ditemui di Jalan Gereja Siantar.

Catatan historis Pilgub Sumut, 2013 dan 2008, sejumlah orang Batak yang maju, baik di posisi wakil  maupun nomor satu, tak bisa menang melawan kandidat lain yang memiliki basis kultur non Batak.

Pada 2008, ada lima pasangan calon dan empat pasangan calon ada orang Batak, yakni Benny Pasaribu yang merupakan calon Wakil Gubernur Sumut pasangan Tritamtomo, usungan PDI Perjuangan.

Kemudian ada RE Siahaan yang berpasangan dengan Suherdi, Abdul Wahab Dalimunthe berpasangan dengan HM Syafii, Maratua Simanjuntak merupakan calon wakil dari Ali Umri. Dan pemenang dari Pilgub Sumut 2008 adalah pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho.

Kemudian pada 2013, juga dengan lima pasangan calon, empat pasangan dihuni calon, baik wakil maupun nomor satunya adalah orang Batak, yakni Gus Irawan Pasaribu-Soekirman, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi, Chairuman Harahap-Fadly Nurzal, Amri Tambunan-RE Nainggolan dan pemenangnya pasangan yang tak ada Bataknya, Gatot Pujonugroho-Tengku Erry Nuriadi.

“Sekali lagi, kita harus meniru kultur politik di Jawa, mereka mengusung harmoni. Ada raja, sultan. Rakyat mau dan tunduk pada figur yang punya kekuasaan. Kalau di kita, belum ada harmoni. Semua berlomba merasa bisa, kultur politik kita bukan harmoni, tapi kultur politik raja saluhut,” kritik Kristian.

Maka, untuk Pilgub Sumut 2018, harus ada legowo politik bagi orang Batak, jika ingin menjadi raja yang punya kuasa dan wilayah.

Kristian dan barangkali banyak pihak pesimistik dengan wujud legowo politik berhilir politik harmoni itu berdiri di hadap kita.

Konon melihat Provinsi Tapanuli tak kunjung lahir dan otoritas pengelola pariwisata Danau Toba yang tak kunjung kelar, menjadi bagian kekhawatiran bahwa para figur Batak hanya sebagai jalan pemulus bagi kandidat non Batak melenggang ke Jalan Diponegoro, Medan. Amangoi.

LEAVE A REPLY