Pj Walikota Minta Tak Ada Retribusi di Terminal

0
164
Pj Walikota dan pejabat Pemko Siantar

Manurat.com | Penjabat Walikota Siantar, Jumsadi Damanik menegaskan agar Dinas Perhubungan (Dishub) menyetop seluruh kutipan atas nama retribusi terminal yang selama ini ditagih dari pengemudi bus.

“Saya minta agar mulai besok (Rabu,red) Dishub menyetop seluruh kutipan atas nama retribusi terminal. Jika masih ada anggota Dishub yang melakukan, akan berhadapan dengan petugas polisi,” tegasnya, Selasa (18/10) di rumah dinasnya Jalan MH Sitorus saat menggelar pertemuan mendadak.

Pj Walikota menambahkan, “Selama ini faktanya kita tidak ada mengaktifkan terminal dan kutipan juga dilakukan di tengah jalan, sehingga menjadi sorotan publik. Apalagi Terminal Tanjung Pinggir telah kita serahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat sejak September 2016 lalu. Jadi, saya minta Dinas Pendapatan juga menghapus target retribusi terminal yang selama ini dibebankan kepada Dishub,”katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Walikota menyinggung komitmen Presiden Joko Widodo tentang penghapusan kutipan liar.

Pj Walikota yang baru beberapa saat tiba dari Medan tersebut, mengingatkan seluruh jajaran aparatur Pemko Siantar untuk tidak main-main dengan arahan dan komitmen Presiden tersebut.

“Apalagi, kita sudah menandatangani nota kesepakatan bersama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Saya tegaskan, agar seluruh pelayanan masyarakat tidak ada kutipan-kutipan yang tidak resmi,”tegasnya.

Merespons penegasan Pj Walikota, Kadis Perhubungan Posma Sitorus, menyatakan siap menghentikan kutipan retribusi terminal.

“Besok pagi (Rabu,red) saya akan apel kan personil Dishub untuk menyampaikan arahan Bapak Pj Walikota, agar mereka menghentikan kegiatan pengutipan retribusi di beberapa ruas jalan,”katanya.
Kadis Pendapatan Adiaksa Purba juga menegaskan, siap menghapus target retribusi terminal pada Perubahan APBD 2016 ini.

“Kita akan hapus target retribusi terminal pada Perubahan APBD 2016 ini, karena Dishub juga sudah menghentikan kutipannya di lapangan. Namun untuk retribusi yang lain seperti ijin trayek, pengujian kendaraan maupun retribusi yang resmi dan punya dasar hukum tetap diteruskan,”ujarnya. (m-01)

LEAVE A REPLY