Parah !!! Penyelenggara Pilkada Sergei Di Duga Tidak Memahami SK KPU RI no 574

0
92

suaraaceh.com-SERDANG BEDAGAEI- Dalam sepekan ini kabar tentang ulah KPPS TPS 02 Dusun 1 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan yang tidak tau aturun sehingga melarang Kepala Dusun 1 Desa setempat mencoblos menggunakan Formulir undangan C6 pada Pilgup 27 juni silam sempat viral di media masa.

Namun yang aneh nya para penyelenggara pemilu baik itu KPU, Serdang Bedagei ,Panwaslu, PPK.PPS sekan akan tidak bergeming menikmati dagelan konyol yang di pertontonkan oleh KPPS TPS 02 Dusun 1Kota Galuh itu.

Padahal apa yang di lakukan KPPS terhadap Bapak Khairuddin Sitorus Pane selaku Kadus Dusun 1 dan sebagai orang yang berpengaruh merupakan catatan buruk sepanjang pilkada serentak 27 Juni 2018 kemarin,ujar Anto (50)pada media ini Rabu (4/7)

Anto yang merupakan warga setempat itu menbahkan ,dengan bukamnya penyelenggara Pilgub Sumatra Utara kemarin
,Patut kita curigai ,bahwa tindakan petugas KPPS Tps 02 Yang Melarang Kadus nyoblos menggunakan C6 sepertinya ada unsur kesengajaan ,ujarnya.

Sambung Anto lagi, Kecurigaan ada nya sabotase yang di lakukan petugas KPPS terhadap salah seorang tokoh masyarakat dan juga Kadus di Dusun 1 Desa Kota Galuh ini bukan tapa alsan.

1.Mungkinkah petugas KPPS TPS 02 Dusun 1 tidak mengenal pak Kadus? itu hal yang tidak masuk akal.
2.Mengapa cuman di TPS 02 aja yang melarang pemilih menggunakan C6.
3.Sedangkan Kepala Desa Kota Galuh di TPS 03 nyoblos bisa menggunakan formulir C6 mengapa di TPS 02 tidak bisa?
4.Mengapa surat keputusan KPU nomor 574 tentang penggunaan formulir C6 dalam pilkada di pahami berbeda padahal masi dalam satu desa.

Mungkinkah penyelenggara pemilu juga tidak memahami surat keputusan KPU nomor 574 tentang penggunaan formulir C6 dalam pilkada ? ,ini yang masi menjadi misteri bagi warga Kota Galuh .

Jika kita merujuk dengan pernyataan Kepala Desa Kota Galuh (Ucok red) yang sebelumnya sempat menegur KPPS TPS 02 yang telah melarang Kadus menyobos menggunakan Formulir C6 dan petugas KPPS menurut Kades bersi kukuh dengan pendiriannya, bahwa apa yang di terapkan sudah sesui dengan sisiolisasi yang di peroleh sebelum nya.

Jika demikian siapakah yang bertanggung jawab atas tidakan atau pembaikotan yang di lakukan oleh KPPS terhadap Kadus Dusun 1? Salah kah kesalahan ini di limpahkan ke Penyelenggara pikkada?.

Tetapi jika kita.berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI nomor 574 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2018. Surat tersebut berisikan:

2. Pemungutan suara

a. Dalam pemberian suara di TPS pemilih yang terdaftar dalam DPT menunjukan formulir model C6-KWK dan menunjukkan KTP-El atau surat keterangan kepada KPPS

b. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a tidak dapat menunjukkan KTP-El atau Surat Keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan.tutup Anto.(rgs)

LEAVE A REPLY