Membangun Kesiagaan dan Tanggap Bencana Iklim

0
65

JAKARTA | Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Sejak 2001 hingga 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebesar 98 persen kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Bencana Hidrometeorologis yang dimaksud adalah bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang. Hal tersebut terungkap dalam acara diskusi Pojok Iklim yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (2/5/2018). Diskusi ini mengambil tema Tanggap Darurat Bencana Iklim,  yang juga membahas Climate and Hazard Science, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi terkait iklim dan kebencanaan.

Membuka diskusi Pojok Iklim ini, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mewakili Menteri LHK, mengungkapkan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman perubahan iklim dan bukti-bukti awal ancaman perubahan iklim ini sudah nyata terjadi di beberapa belahan dunia.

Bukti ancaman perubahan iklim tersebut diantaranya adalah terjadi pergeseran musim, dimana musim kemarau menjadi lebih panjang. Hal ini berimplikasi pada kekeringan, krisis air bersih, menurunnya produksi pertanian akibat gagal panen, dan yang paling penting adalah kebakaran hutan.

Perubahan iklim, lanjut Bambang merupakan isu global yang harus ditangani bersama dengan meibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat tapak.

“Hal ini karena dampak perubahan iklim dan berbagai persoalannya berasal dari keseharian individu di masyarakat.”, terang Bambang.

Diskusi Pojok Iklim yang dilaksanakan menghasilkan beberapa catatan. Ilmu pengetahuan teknologi tentang iklim dan kebencanaan yang berkembang saat ini, telah mampu memprediksi dan memberikan gambaran komprehensif, disertai bukti ilmiah tentang fenomena cuaca ekstrem. Dampak ekologi, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan juga dapat diprediksi. Hal ini tentunya ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiagaan tanggap darurat bencana iklim.

Kemudian, koordinasi antar pemangku kepentingan terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan tanggap darurat bencana ini tentu harus terus ditingkatkan. Kapasitas adaptasi juga perlu diperkuat, sehingga bahaya bencana iklim tidak menjadi ancaman bagi pembangunan dan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Solusi sederhana yang dapat dimulai dengan cepat adalah dengan mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan. Tentunya ini menjadi sangat penting, karena upaya pengendalian perubahan iklim ini melibatkan semua pihak.

Terkait dengan upaya tanggap bencana iklim, masyarakat harus dapat mengenali jenis bencana dan mengidentifikasi risiko yang dapat ditimbulkan. Sistem peringatan dini berbagai bencana iklim juga harus dibuat. Membuat prediksi berdasarkan Impact Based Forecast dan Risk Based Warning.

Impact Based Forecast adalah hasil prediksi diharapkan dapat memberikan gambaran dampak yang juga dihasilkan pada iklim lokal sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan adaptasi.

Sedangkan Risk Based Warning adalah peringatan dini yang dihasilkan juga dapat memberikan besaran risiko yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan tindakan adaptasi terhadap bencana yang mungkin datang.

Selanjutnya, ketersediaan data dan berbagi informasi antar institusi sangat diperlukan. Kedepan diperlukan pengolahan big data dalam tanggap darurat dan penerapan teknologi data science berbasis internet.

Diskusi Pojok Iklim ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian LHK, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG, BNPB, akademisi, peneliti dan ahli terkait. Sebagai moderator, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, dan Penasihat Senior Menteri LHK, Soeryo Adiwibowo. [sa/rel]

LEAVE A REPLY