Kades : KPPS Melarang Kadus Nyoblos, Harus Di Usut Tuntas

0
112

suaraaceh.com- SERDANG BEDAGE -Kisru petugas KPPS TPS 02 Dusun 1 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedage yang tidak mengijinkan Kepaladusun setempat untuk memberikan hak pilihny pada pilgub Sumut (27/6) silam berbuntut panjang.

Pasalnya Sebagai warga negara Repoblik Indonesia memiliki hak yamg sama dalam memberikan hak pilihnya pada saat Pikades, Pilkada,Pilec ,dan Pilpres.Jika terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh penyelenggara pesta rakyat tersebut , baik itu dari KPU dan bawahan nya tenrunya sangat mencedrai hati rakyat,ujar Heriansyah selaku Kepala Desa Kota Galuh Pada media ini via telpon selulernya Minggu (1/7)

Dia juga sangat kecewa dengan perlakuan KPPS TPS 02 di Dusun 1 yang telah melarang Bapak Khairuddin Sitorus Pane untuk memberikan hakpilihnya pada saat pilgub ,hanya di karnakan beliau cuma membawa undangan formir C1 dan tidak membawa KTP el.
Terlebih lagi yang bersang kutan Kepala Dusun 1 ,ujar Kades yang kerap disap Ucok itu.

“Yang membuat saya lebih bingung lagi peraturan KPPS di setiap TPS berbeda beda,seperti di TPS 03 saya hanya membawa formulir C6 bisa nyoblos,tetapi di TPS 02 seorang Kadus tidak di perbolehkan memilih hanya karna membawa Formulir C1″cetus Kades.

Menurut Kades,Setelah menerima laporan bahwa Kadus Dusun 1 dilarang menyoblos oleh petugas KPPS TPS 02 ,langsung Kades melapirakan kejadian tersebut ke Bupati Serdang Bedage.

Pasalny jika di amati kinerja PPK maupun PPS tidak prepisional,ada kemungkinan Sosialisasinya tidak tepat masi simpang siur,semua PPK dan PPS orang baru ,sebagai bukti kinerja KPPS di TPS 02 tidak prepisinal ,masak Kadus nya sendiri tidak boleh nyoblos,katanya dengan nada kecewa.

Dengan di larangnya Kadus Dusun 1 memelih maka Panitia Kecamatan maupun Desa harus tanggung jawab dan ini harus di udut tuntas ,pasalnya PPS dan PPK anggap enteng degan tugasnya.

Bahkan KPPS saat di mintai keterangan dengan kejadian di TPS 02 mereka selalu bertahan dengan pendapatnya tentang sosialisasi yang di terimanya dari PPK,imbuhnya lagi.

Dalam pemberitaan sebelum juga di jelaskan bahwa ,Formulir C6-KWK merupakan formulir yang berisi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Dalam formulir ini tertera nama pemilih, nomor urut pemilih, tempat pemungutan suara (TPS), nama desa atau Kelurahan, dan Kecamatan.

Jika kita merujuk dengan Surat Keputusan KPU RI nomor 574 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2018 dalam surat tersebut berisikan di antaranya :

b. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a tidak dapat menunjukkan KTP-El atau Surat Keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan.

“Untuk itu dapat di simpulkan tindakan petugas KPPS TPS 02 Dusun 1Desa Kota Galuh ini telah melanggar surat keputusan KPU nomor 574 tentang penggunaan formulir C6 dalam pilkada “tutupnya.(rgs)

LEAVE A REPLY