Dana Pilkada Siantar Butuh Payung Hukum

0
99
Pj Walikota saat menerima KPU Kota Siantar

Manurat.com | Setelah resmi menerima putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi gugatan pencalonan Surfenov-Parlin Sinaga, KPU Kota Siantar diwakili Riswanti Panjaitan menemui Penjabat Walikota, Jumsadi Damanik di rumah dinasnya Jalan MH Sitorus, Rabu (12/10) siang.

Kedatangan Komisoner KPU ini guna mengkonsultasikan realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada Susulan yang akan digelar secepatnya pada tahun 2016 ini.

Menurut Riswanti, pihaknya sudah menggelar rapat dengan KPU RI di Jakarta beberapa hari lalu dan sudah mendapatkan arahan dari KPU agar Pilkada Susulan digelar tahun 2016 ini juga.

“Soal tanggal pemungutan suaranya diserahkan kepada kita untuk menentukannya, sesuai dengan kesiapan di lapangan. Karena itulah, kami datang untuk mendiskusikan tentang bagaimana proses realisasi anggaran yang dibutuhkan nantinya,”ujarnya.

Selain membahas soal anggaran, Riswanti Panjaitan juga memaparkan sejumlah rencana-rencana kerja KPU Kota Siantar dalam memantapkan proses Pilkada yang telah tertunda berbulan-bulan.

Secara khusus, pihaknya juga meminta agar Pemko Siantar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan data-data tentang penduduk yang telah berusia 17 tahun, karena telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pj Walikota didampingi Kepala Bappeda, Reinward Simanjuntak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Adiaksa Purba serta Plt Kabag Humas Jalatua Hasugian mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh KPU Kota Siantar guna mempercepat pelaksaan Pilkada, serta memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang ada.

“Kita berharap Pilkada bisa segera digelar setelah ada kepastian hukum dari MA. Soal anggaran, Pemko sudah menyiapkannya. Hanya saja, kita butuh regulasi yang defenitif, sehingga anggarannya punya landasan hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan pula nanti Walikotanya telah dilantik, kita malah dilantak,”ujarnya berkelakar.

Sekaitan dengan belum defenitifnya penjadwalan hari pemungutan suara, Pj Walikota berharap agar sebelum menggelar rapat pleno penentuan tanggalnya, KPU menyediakan waktu untuk konsultasi bersama dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Bagaimana pun juga kita butuh masukan-masukan dari Forkopimda, sehingga keputusan KPU nantinya soal hari “H” Pilkada makin mendapat dukungan semua pihak. Sosialisasinya juga ke masyarakat butuh dukungan Forkopimda, Pers maupun elemen-elemen masyarakat lainnya,” kata Pj Walikota. (m-01)

 

 

LEAVE A REPLY