Bawaslu Harus Mengambil Sikap Tegas Atas Tidakan KPPS TPS 02 Terhadap Kadus

0
55

suaraaceh.com-Serdang Bedagei- Bawaslu Sebagai pihak yang berkopeten dalam melakukan pengawasan saat Pilkada dan seharusnya dapat menindak lanjuti indikasi pelanggaran yang di lakukan oleh petugas KPPS TPS 02 Dusun 1 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagei, yang melarang Kadus Dusun 1 Bapak Khairuddin Sitorus Pane memberikan hak pilih nya di Pilkada 27 Juni kemarin , sebagai pelanggaran hukum,Jumat (6/7)

Sebelumnya sudah di beritakan bahwa pada saat hari pemungutan suara di Pilkada serentak kemarin ,petugas KPPS TPS 02 Dusun 1 melarang Bpk Khairuddin Sitorus Pane selaku Kadus Dusun 1 untuk memberikan hak pilihnya hanya karna pak Kadus tidak membawa KTP EL hanya membawa undangan Formulir C6 model KWK ke TPS.

Jika kita merujuk ke Undang Undang cukup jelas di sebutkan bahwa ” Setiap warga negara Republik Indonesia berhak
memilih dan di pilih ,ujar Anto warga setempat.

Apa lagi ,sambung
Anto, Pak Khairuddin Sitorus Pane sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan sudah menerima undangan Formulir C6 model KWK ,di tambah lagi yang bersangkutan sebagai Kadus Dusun 1 di mana TPS 02 di tempatkan, ujar Anto penuh ke heranan.

Untuk itu Anto menduga ,pencekalan yang di lakukan KPPS TPS 02 terhadap pak Kadus ,ada motif lain di dalam nya.Jika tidak ada unsur kepentingan mengapa sampai di lakukan larangan untuk menyoblos,imbuhnya.

Sebagai masyarakat kami mendesak pihak penegak hukum agar melakukan pemeriksaan terhadap petugas KPPS TPS 02 Dusun 1 Desa Kota Galuh,karna kami selaku masyarakat awam berpendapat bahwa tidakkan yang di lakukan petugas KPPS telah menghilangkan hak suara seseorang dan ini termasuk pelanggaran serta jelas pidananya,Cetus Anto.

Yang aneh lagi ,setelah permasalahan ini viral media online ,KPU Serdang Bedagei atau pun Bawaslu dan Panwascam terkesan cuek seolah olah tindakan yang di lakukan oleh bawahannya dalam hal ini petugas KPPS TPS 02 dusun 1 sudah benar .

Yang aneh lagi ,Jika penyelenggara Pilkada sudah menjalan kan fungsi nya dengan baik mengapa aturan itu di terapkan hanya di TPS 02 saja? dan pelarangan menyoblos menggunakan C6 hanya di alamatkan kepada pak Kadus,ada apa ini? .Sebab saya juga nyoblos di Tps 02 menggunakan C6 kok tidak dilarang.

Sama halnya dengan Kepala Desa Kota Galuh ,Beliau memberikan hak pilihnya menggunakan formulir C6 di tps 03 tidak di larang.Jadi aturan mana yang di anut oleh KPU Serdang Bedagei kususnya di Kecamatan perbaungan?.

“Yang jelas Penyelenggara Pilkada di Kecanatan Perbaungan tidak memahami aturan dan terindikasi ada kepentingan sehingga melarang Kadus nyoblos di dusun yang di pimpinnya,dan ini kami menilai sebuah pelanggaran juga.Imbuhnya.

Padahal hal ini tidak harus terjadi andai saja petugas KPPS TPS 02 memahami surat keputusan KPU RI no 574.

Tetapi jika kita.berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI nomor 574 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2018 cukup jelas pasalnya dalam Surat tersebut berisikan:

2. Pemungutan suara

a. Dalam pemberian suara di TPS pemilih yang terdaftar dalam DPT menunjukan formulir model C6-KWK dan menunjukkan KTP-El atau surat keterangan kepada KPPS

b. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a tidak dapat menunjukkan KTP-El atau Surat Keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan.tutup Anto.

Sementara itu pada saat di konfirmaai media ini Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam) Perbaungan Farida via Henponny dan dia mengakui bahwa pihaknya baru dua hari ini mengetahui jika petugas KPPS Tps 02 dusun 1 telah melarang Pak Kadus untuk memberikan hakpilihnya hanya karna cuma membawa Formulir C6 dan tidak membawa KTP EL .

“Kami baru mengetagui adanya pelanggaran yang di lakukan oleh petugas KPPS tps 02 kepada seorang Kadus (Khairuddin Sitorus Pane) setelah pembacaan peleno dan haltersebut kami ketahui dari Kepala Desa pada saat mau menandatangani berkar”ujar Farida.

Lanjut Farida,Ini sebuah pelanggaran yang jelas pidananya ,karna petugas KPPS Tps 02 telah menghilangkan hak suara seorang Kadus di Pilkada,jika perdoalan ini cepat di laporkan kepada kami ,tentunya dapat secapat nya di ambil tindakan .Namun demikian saya akan melaporkan kejadian ini ke Bawaslu dan menunggu petunjuk selanjutnya langkah apa yang harus di ambil.tutupnya.

“Namun yang mengherankan usai berkomunikasi Farida Selaku Panwascam Perbaungan memblokir nomorkontak dari WhadsAppnya ada apa?”(rgs)

LEAVE A REPLY